Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah memastikan komitmen dalam menjaga disiplin fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya memperkuat iklim investasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rencana pembentukan family office atau Wealth Management Consulting (WMC) yang diinisiasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menilai, pendirian family office merupakan inisiatif yang dapat dijalankan secara mandiri oleh pihak terkait tanpa perlu dukungan anggaran negara.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan tetap fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Prinsip efisiensi dan akuntabilitas, menurut Purbaya, menjadi prioritas agar setiap rupiah dari APBN digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” katanya.
Purbaya juga menegaskan tidak terlibat langsung dalam perencanaan proyek family office. Ia mengaku belum menerima penjelasan detail mengenai konsep yang dimaksud DEN.
“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau, saya doain saja. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” tambahnya.
Luhut: Dorong Kepercayaan Investor Global
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pembentukan family office tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Ia menegaskan, proyek ini akan diteruskan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan mulai beroperasi tahun ini.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” kata Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7).
Konsep family office merupakan layanan pengelolaan kekayaan yang ditujukan bagi ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kelas dunia. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya memfasilitasi masuknya dana investasi secara lebih aman, transparan, dan efisien.
Rencana pembentukan family office sempat dijadwalkan berjalan pada Februari 2025, namun kini masih dalam tahap finalisasi. Dalam proses tersebut, pemerintah juga melibatkan sejumlah tokoh keuangan global, termasuk Ray Dalio, pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.
“Ya, kita harap tahun ini harus bisa,” ujar Luhut optimistis.
Keseimbangan antara Fiskal dan Daya Tarik Investasi
Upaya pemerintah membangun family office menunjukkan langkah proaktif untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi regional. Namun di sisi lain, komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga agar APBN tidak digunakan memperlihatkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.
Kedua pendekatan ini mendorong investasi sekaligus menjaga disiplin fiskal—menunjukkan keseimbangan strategi ekonomi nasional yang ditempuh pemerintah. Luhut fokus menciptakan peluang baru bagi masuknya modal global, sementara Purbaya memastikan setiap kebijakan tetap dalam koridor transparansi dan tanggung jawab anggaran.
Langkah ini diharapkan menjadi sinergi antara kebijakan investasi dan kebijakan fiskal, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan tanpa menambah beban keuangan negara.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
