Sorot Merah Putih, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang terdiri dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian RI (Polri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia berhasil mencatatkan prestasi signifikan dengan menekan transaksi judi online lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025.
Capaian itu, merupakan hasil sinergi kuat antarlembaga dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik perjudian online yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi judi online periode Januari-Maret 2025 tercatat 39,8 juta transaksi, turun drastis dari periode yang sama tahun sebelumnya.
“Jika tren ini berlanjut, kami perkirakan total transaksi pada 2025 bisa ditekan hingga 160 juta transaksi,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Keberhasilan itu, jelas Ivan, tidak lepas dari strategi komprehensif yang meliputi pemblokiran 1,3 juta konten judi online oleh Kemkomdigi, penggunaan teknologi AI untuk pelacakan transaksi mencurigakan, pembatasan kepemilikan SIM card (maksimal 3 nomor per NIK), implementasi PP No.17/2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital dan operasi penegakan hukum oleh Polri yang berhasil menyita Rp500 miliar aset judi online.
“Yang paling mengkhawatirkan adalah data deposit pemain usia 10-16 tahun mencapai Rp2,2 miliar. Ini menunjukkan betapa rentannya anak-anak kita terhadap bahaya judi online,” tegas Yustiavandana.
Data PPATK juga mengungkap 71,6 persen pemain judi online berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan memiliki pinjaman ilegal.
Menkomdigi Meutya Hafid dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya literasi digital sebagai senjata utama pencegahan. “Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara Kapolri Listyo Sigit Prabowo berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber.
“Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” ujar Sigit.
Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.
Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber.
“Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,” tegasnya.
Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan.
“Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” tutup Sigit.*Boelan
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
