oleh:
Arvindo Noviar
Sorot Merah Putih, Jakarta – Di negeri yang terbentang dari Merauke ke Sabang, dari Miangas ke Rote, kemiskinan bukan sebatas statistik-ia adalah wajah anak yang menggigil menunggu perahu penyeberangan, adalah bunyi perut kosong yang tak sempat sarapan, adalah langkah kaki kecil yang menapak tanah keras tanpa alas.
Di Kabupaten Nduga, Papua, kehidupan nyaris berdiri di antara senyap dan harap. Di sana, lebih dari separuh penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Anak-anak harus berjalan jauh menyusuri lereng, melintasi medan yang curam dan tak ramah, demi menggapai bangku sekolah. Infrastruktur minim, bangunan sekolah hampir rubuh, dan kekurangan guru adalah kenyataan yang tak asing.
Di Nusa Tenggara Timur, seperti Sumba Timur dan Timor Tengah Selatan, potret serupa terlukis. Anak-anak belajar di ruang kelas berlantaikan tanah, beratap rumbia yang bocor saat hujan turun.
Di antara mereka, banyak yang datang tanpa sarapan, atau hanya dengan sepotong ubi rebus. Bagi mereka, sekolah bukan rutinitas—tapi perjuangan harian yang menuntut keberanian dan ketabahan.
Aceh, tanah yang dulu dilahirkan dari puing gempa dan gelombang tsunami, belum seluruhnya pulih. Di Gayo Lues, wilayah terisolasi dengan bentang alam menawan namun terjal, sekolah-sekolah berdiri di tengah tantangan geografis.
Anak-anak menempuh waktu berjam-jam dengan berjalan kaki melewati bukit dan sungai untuk duduk di kelas yang sempit, dengan buku-buku usang dan papan tulis yang retak.
Kalimantan Selatan, tepatnya Hulu Sungai Tengah, menyimpan wajah kemiskinan dalam diam. Wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota itu masih dihuni oleh keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil kebun kecil.
Anak-anak mereka tetap semangat berangkat sekolah, walau seragam telah memudar dan sepatu telah berlubang.
Dan di tengah potret getir itu, Mahkamah Konstitusi menyuarakan sesuatu yang telah lama ditunggu: pendidikan dasar harus gratis. Sebuah keputusan konstitusional yang bukan hanya pasal hukum, tapi denyut nadi dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri.
Karena negara ini berdiri bukan sekadar untuk berdaulat di atas kertas, tapi untuk mengangkat anak-anak rakyat agar tak dikebiri oleh kemiskinan sejak di bangku sekolah.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyambut putusan itu bukan sebagai beban, tapi sebagai mandat sejarah.
Di tengah niat besar membangun manusia Indonesia seutuhnya, program pendidikan rakyat tanpa biaya adalah wujud konkret bahwa negara hadir di tengah rakyatnya—terutama mereka yang paling terpencil, paling tertinggal, dan paling sering dilupakan.
Pendidikan bukan soal angka partisipasi murni atau grafik peningkatan literasi semata. Ia adalah api kecil yang menyalakan cahaya di lorong paling gelap republik ini.
Dan keputusan MK-didukung sepenuhnya oleh pemerintah—adalah bukti bahwa cita-cita keadilan sosial masih berdenyut dalam dada bangsa ini.
Esai ini tak berpretensi mengajari siapa pun, hanya mencatat dengan jujur: bahwa di tanah ini, masih banyak anak-anak yang menggantungkan harapan pada selembar kertas dan sebatang pensil.
Dan bahwa hari ini, ketika Mahkamah dan Pemerintah berpihak kepada mereka, sejarah pun mencatat langkah baru Indonesia-menuju terang yang lebih adil.*
Jakarta, 28 Mei 2025
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
