sorotmerahputih.com, Jakarta – Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin sinergi strategis, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Mabes Polri Jakarta, Jumat (10/01/2025).
BacaLainnya
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mempercepat proses registrasi dan sertifikasi bagi pelaku UMKM serta memperkuat penegakan hukum terhadap mafia di bidang makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik produk lokal.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat peran BPOM dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.
Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta bergerak di sektor makanan, minuman, dan obat-obatan, dengan 4,7 juta pelaku usaha yang secara langsung terkait dengan pengawasan BPOM.
“Kami memiliki tugas besar, namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Saat ini, unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia hanya berjumlah 76, dengan total pegawai sekitar 6.700 orang,” ujar Taruna.
Menghadapi tantangan tersebut, BPOM mengajak Polri untuk berkolaborasi memberikan pendampingan bagi UMKM di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami ingin bekerja lebih giat lagi agar UMKM bisa naik kelas. Jika UMKM berkembang, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi nasional,” lanjutnya.
Menanggapi ajakan BPOM, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri dalam memberikan pendampingan kepada UMKM.
“Hari ini kami menyambut baik dan tentunya mendukung penuh apa yang menjadi program dan kebijakan BPOM,” kata Kapolri.
Kapolri menegaskan bahwa Polri memiliki personel yang tersebar hingga ke pelosok negeri, sehingga mampu mendukung program BPOM secara efektif.
“Polri siap dilibatkan dalam upaya pendampingan, sehingga target peningkatan jumlah UMKM yang bersertifikasi bisa tercapai. Dengan demikian, UMKM dapat naik kelas, mendorong pemasukan bagi negara, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Kapolri.
Kolaborasi antara Polri dan BPOM ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif bagi UMKM.
Selain mempercepat proses perizinan dan sertifikasi, pendampingan yang diberikan diharapkan bisa membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka.
Kapolri juga menegaskan, bahwa peningkatan kerja sama itu akan dilakukan demi menjaga kualitas makanan hingga obat-obatan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami juga tentunya akan bersama-sama melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berdampak kepada keselamatan jiwa masyarakat terkait dengan pelanggaran terkait makanan dan obat-obatan,” ujarnya.
Jenderal bintang empat itu berharap penindakan itu juga dapat menurunkan harga obat lantaran menurutnya, harga bahan baku yang mahal akibat oknum membuat sulit dijangkau masyarakat.
“Tentunya kita juga mendorong BPOM agar industri obat di dalam negeri juga bisa terbangun dan harga obat betul-betul bisa terjangkau dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ucapnya.
Adapun sinergisitas Polri dan BPOM dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan disempurnakan.*(sorotmerahputih)
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
