Sorot Merah Putih, Jakarta – Pemerintah menegaskan sikapnya dalam menjaga disiplin fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurut Purbaya, tanggung jawab atas utang dan pengelolaan proyek kini berada sepenuhnya di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai induk usaha BUMN. Holding tersebut dinilai memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk mengelola kewajiban tersebut melalui dividen BUMN yang rata-rata mencapai Rp80 triliun per tahun.
BacaLainnya
“KCIC itu di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Harusnya bisa dikelola dari situ, jangan ke APBN lagi. Kalau semua ke kita, nanti APBN yang kewalahan, padahal dividennya mereka nikmati,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menekankan, pemisahan peran antara korporasi dan negara harus dijaga. Ia menilai tidak adil jika keuntungan dikelola BUMN, tetapi ketika muncul risiko utang justru dibebankan ke negara.
“Kalau mau dipisahkan antara swasta dan pemerintah, ya harus konsisten. Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah,” tegasnya.
APBN Fokus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Menutup Utang Korporasi
Sikap tegas Menteri Keuangan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal dan kemandirian korporasi BUMN. Pemerintah memastikan APBN tetap diarahkan untuk program-program strategis nasional seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan menutupi kewajiban komersial badan usaha.
Meski demikian, Purbaya mengaku belum ada komunikasi resmi dari manajemen Danantara mengenai permintaan agar pemerintah mengambil alih utang Whoosh.
“Saya belum dihubungi soal itu. Kalau sudah ada pembicaraan, nanti saya sampaikan perkembangannya,” ujarnya menambahkan.
Dua Opsi Penataan Utang KCIC
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema penyelesaian utang KCIC.
Pertama, melalui penyertaan modal baru (equity injection) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, agar perusahaan lebih kuat secara finansial dan beban bunga bisa ditanggung lebih proporsional.
Kedua, penyerahan aset infrastruktur KCIC kepada pemerintah, yang akan mengubah model bisnis KCIC menjadi operator tanpa kepemilikan aset (asset-light). Dengan model ini, tanggung jawab infrastruktur akan berpindah ke pemerintah.
“Apakah nanti kita tambahkan equity, atau memang kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lain, di mana aset dimiliki pemerintah,” jelas Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).
Langkah pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan tata kelola fiskal yang sehat, sekaligus memastikan agar pembangunan infrastruktur strategis seperti Whoosh tetap berjalan tanpa membebani APBN.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan fiskal diarahkan untuk efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan nasional membangun tanpa membebani rakyat.
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
