Sorot Merah Putih, Sumedang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan dengan tegas para kepala daerah agar tidak sembarangan memberikan izin alih fungsi lahan, terutama terhadap sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Imbauan ini disampaikan Nusron saat membuka Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu (25/6/2025).
BacaLainnya
“Yang boleh dikeluarkan izinnya hanya untuk lahan non-LP2B. Sawah LP2B itu mutlak tidak boleh dialihfungsikan,” tegas Nusron dihadapan di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Banyak sawah hilang karena rekomendasi yang tidak tepat. Ini harus dihentikan,” imbuhnya.
Rumah Murah vs Swasembada Pangan
Nusron menyoroti pentingnya pengendalian lahan di tengah tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks, mulai dari hilirisasi energi hingga penyediaan perumahan terjangkau.
Ia mengingatkan bahwa jika konversi lahan tidak diatur ketat, maka Indonesia bisa kehilangan arah dalam mencapai swasembada pangan.
“Rumah murah butuh lahan murah. Pilihannya tinggal sawah atau kebun. Kalau sawah terus dikonversi, kita kehilangan lahan produktif,” ujarnya.
“Kita bisa gagal mewujudkan swasembada pangan kalau ini dibiarkan.”
LP2B: Tembok Perlindungan Sawah Produktif
Sebagai bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian strategis, pemerintah menerapkan sistem LP2B—yaitu lahan sawah yang dilindungi secara permanen untuk produksi pangan.
Nusron menjelaskan, bila suatu saat lahan LP2B harus dialihfungsikan, maka penggantiannya wajib menggunakan lahan lain dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
“Penetapan LP2B sendiri merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional masuk dalam kategori LP2B untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang,” terangnya
Dalam kegiatan orientasi tersebut, Nusron didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Selain itu, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, turut hadir sebagai narasumber dalam sesi orientasi, menyoroti pentingnya integrasi pembangunan infrastruktur dengan tata ruang nasional.*
Ikuti Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp sorotmerahputih.com klik di sini
